Unsur-Unsur Negara hukum

24 Agustus, 2010

1. Supremasi Hukum

Indonesia mempunyai lapangan hukum yang dikodifikasi dari hukum kolonial untuk mengatur tentang peraturan – peraturan atau hukum yang berlaku sehingga menciptakan keteraturan kehidupan warga negara. Jadi siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi atau kurungan.

2. Persamaan dalam Hukum

Di Indonesia masih terdapat tindakan diskriminatif terhadap warga yang terjerat kasus hukum. Misalnya, seorang pencuri motor ditangkap dengan cara kekerasan, sedangkan seorang artis yang terlibat kasus narkoba mendapat pelayanan yang cukup mengenakkan. Padahal, mereka mempunyai status yang sama yaitu tersangka.

3. Asas Legalitas

Asas legalitas di Indonesia sudah mampu mengatur setiap tindakan pemerintah di bawah peraturan perundang – undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan

Kekuasaan Negara dan Organ – organ Negara mampu dibatasi oleh hukum yang berlaku karena indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state).

5. Organ – Organ Eksekutif Legislatif

Sekarang banyak bermunculan kelembagaan, badan, atau organisasi - organisasi yang bersifat independen, misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan tugasnya tanpa campur tangan dari eksekutif.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan di Indonesia sudah tidak sehat karena harga sebuah keadilan di Indonesia sangatlah murah. Hakim rela membela orang yang salah demi mendapatkan uang suap. Hakim juga bisa mengurangi masa hukuman dengan imbalan uang.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan ini susdah bisa menjalankan tugasnya sebagai peradilan yang membuka kesempatan bagi warga negara yang ingin menggugat pejabat asdministrasi.

8. Peradilan Tata Negara

Mempunyai kinerja yang baik karena mampu mengawasi tindakan antar cabang – cabang kekuasaan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penegakan HAM sdi Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, misalnya kasus penembakan di semanggi yang sampai sekarang belum diselesaikan.

10. Bersifat Demokratis

Secara resmi Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi Indonesia belum mampu melaksanakan sistem demokrasi itu dengan baik.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara

Tujuan negara seluruhnya belum bisa dicapai. Untuk mensejahterakan rakyat, Indonesia belum mampu mewujudkannya.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia sangat kurang, masyarakat belum mampu ikut serta dalam penegakan hukum.

0 komentar: